ARAHNUSANTARA, BERAU (26/08/2026) – Penyampaian pendapat Akhir Fraksi Partai dalam persetujuan rancangan peraturan Daerah (Raperda) tahun 2026 yang tersusun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau telah disampaikan.
Ada 4 poin rancangan bentuk Peraturan Daerah diantaranya adalah Pedoman, Pengakuan terhadap masyarakat hukum Adat, penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), penyelenggaraan pangan, sampai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Secara umum, 7 partai melalui juru bicaranya, memberikan pendapat dan saran yang berbeda akan tetapi mengarah ke tujuan yang sama, yakni membangun Kabupaten Berau secara Komprehensif.
Tak ketinggalan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Berau. Melalui Anggota Komisi 1 Thamrin, Pihaknya menyatakan sikap bahwa urusan pembangunan pihaknya selalu mengedepankan pelayanan terhadap publik.
Terkait Penyelenggaraan Pangan, PKS meminta kepada pemerintah memberikan akses subsidi khusus seperti bibit dan pupuk agar masyarakat dapat menciptakan petani yang mandiri serta unggul Padang potensi produk lokal.
Adapun di sisi penguatan BUMK, Partai ini meminta masyarakat desa untuk menciptakan peluang dengan memanfaatkan sumber daya di Kampung Masing – masing.
“Manfaatkan peluang untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Agar roda perekonomian desa berjalan dengan baik,”imbuh Thamrin.
Dengan penyampaian yang kompleks sebagai bahan koreksi bagi pemerintah Berau. DPRD berharap. Segala bentuk pendapat Fraksi Partai yang ada, menjadi landasan eksekutif dalam menentukan arah kebijakan kedepan melalui perda yang memihak kepada Rakyat.–(*F)
