ARAHNUSANTARA, TANJUNG REDEB (26/03/2026) – Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman, menyoroti maraknya dugaan penyalahgunaan barcode ganda dalam transaksi BBM subsidi di sejumlah SPBU.
Praktik tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya mereka yang benar-benar berhak menerima subsidi.
Menurut Rahman, penggunaan barcode ganda membuka celah bagi oknum untuk melakukan pengisian berulang di luar ketentuan, sehingga distribusi BBM subsidi menjadi tidak tepat sasaran.
“Ini tidak bisa dianggap sepele. Barcode ganda jelas bentuk kecurangan yang merugikan masyarakat. Harus ada penindakan tegas terhadap pelaku,” tegasnya.
Ia menilai, lemahnya pengawasan di lapangan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik ini masih terjadi. Padahal, sistem barcode atau QR code sejatinya dibuat untuk memastikan distribusi BBM subsidi lebih tertib dan transparan.
Namun dalam praktiknya, berbagai modus penyalahgunaan masih kerap ditemukan, mulai dari penggunaan barcode lebih dari satu hingga pemakaian barcode milik pihak lain.
Rahman meminta instansi terkait, termasuk pengelola SPBU dan pihak berwenang, untuk meningkatkan pengawasan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada.
Ia juga mendorong adanya sanksi tegas, baik kepada pengguna maupun oknum yang terlibat dalam praktik tersebut, agar memberikan efek jera.
“Kalau tidak ada ketegasan, praktik seperti ini akan terus berulang. Penindakan harus jelas, jangan hanya sebatas imbauan,” ujarnya.
Selain itu, dirinya menekankan pentingnya pengawasan terpadu antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak Pertamina guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
Rahman berharap, dengan langkah tegas dan pengawasan yang diperketat, penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Berau dapat lebih tepat sasaran dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.-(*FJR/ADV)
