Scroll untuk baca artikel
Iklan 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
AdvertorialBerauBeritaDPRD

Minimnya Lifeguard, DPRD Minta Pelayanan Wisata Dengan Penjagaan Ketat Dari Pengelola Wisata

46
×

Minimnya Lifeguard, DPRD Minta Pelayanan Wisata Dengan Penjagaan Ketat Dari Pengelola Wisata

Sebarkan artikel ini
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; hdrForward: 0; highlight: false; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 3145728;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 37;

ARAHNUSANTARA, TANJUNG REDEB – Ketiadaan tenaga lifeguard atau penjaga pantai di sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Berau mendapat sorotan dari DPRD Berau. Hal ini dinilai menjadi perhatian serius, mengingat meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tidak diiringi dengan sistem keamanan yang memadai.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Manungsong, menegaskan bahwa keberadaan lifeguard merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi diabaikan, khususnya di kawasan wisata pesisir yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi.

banner 325x300

Menurutnya, keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sektor pariwisata, bukan hanya fokus pada peningkatan jumlah kunjungan semata.

“Kita melihat saat ini masih belum tersedia lifeguard di beberapa objek wisata. Ini tentu menjadi catatan penting, karena menyangkut keselamatan pengunjung,” ujarnya.

Ia menilai, dengan adanya beberapa insiden di kawasan wisata, hal tersebut menjadi peringatan bahwa sistem pengamanan di lapangan masih perlu diperkuat (10/03/2026)

Terlebih, pengawasan selama ini masih banyak bergantung pada pengelola lokal yang dinilai belum maksimal saat lonjakan pengunjung terjadi.

Rudi juga mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera menghadirkan tenaga lifeguard yang profesional dan tersertifikasi, serta dilengkapi dengan sarana pendukung yang memadai.

“Harus ada langkah konkret, baik melalui pelatihan maupun rekrutmen khusus. Jangan sampai kita kecolongan saat terjadi musibah,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan di setiap destinasi wisata, termasuk pemasangan rambu peringatan di titik rawan dan edukasi kepada wisatawan.

Dirinya juga mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Basarnas, hingga kelompok sadar wisata (Pokdarwis), guna memperkuat sistem mitigasi risiko di kawasan wisata.(FJR/ADV).

BACA JUGA:  Total 472 Warga Binaan Rutan Tanjung Redeb, Dapat Remisi Saat HUT RI Ke-80