ARAHNUSANTARA, BERAU (15/04/2026) – Upaya pembangunan infrastruktur dan jaringan antar wilayah di Kecamatan Kelay masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek koordinasi dan perencanaan lintas kampung yang dinilai belum berjalan optimal.
Hal ini dijelaskan secara gamblang oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Tenteram Rahayu, ia menjelaskan, meski dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kelay tergolong besar, realisasi di lapangan belum sepenuhnya maksimal.
Pemerintah Kabupaten Berau sebelumnya bahkan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp160 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kelay.
Namun, dalam implementasinya, perencanaan pembangunan dinilai masih bersifat parsial.
Setiap kampung cenderung mengusulkan program masing-masing tanpa adanya sinkronisasi yang kuat dalam satu peta pembangunan terpadu. Akibatnya, sejumlah proyek belum saling terhubung secara fungsional, terutama dalam pembangunan jaringan jalan penghubung dan akses dasar antar kampung.
Kondisi ini diperparah dengan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat kampung, kecamatan, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Minimnya integrasi perencanaan membuat pelaksanaan pembangunan seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan konektivitas kawasan secara menyeluruh.
Menurut Tenteram, secara teknis, persoalan koordinasi ini juga berdampak pada lambatnya realisasi program. Dalam sejumlah kasus pembangunan infrastruktur di daerah lain, kendala serupa muncul bukan karena keterbatasan anggaran, melainkan persoalan administratif dan koordinasi lintas pihak yang belum optimal.
“Harus adanya koordinasi terlebih dahulu, antara pemangku kepentingan dan keinginan masyarakat, agar perencanaan pembangunan tak bertabrakan dan sesuai peta pembangunan”,jelas Kadis DPMK ini.
Selain itu, tantangan geografis Kelay yang didominasi wilayah pedalaman turut memperumit perencanaan. Akses antar kampung yang masih terbatas menuntut adanya perencanaan berbasis kawasan, bukan hanya berbasis wilayah administratif.
Untuk itu, diperlukan perencanaan yang lebih spesifik dan terintegrasi, seperti penyusunan masterplan konektivitas antar kampung, penentuan skala prioritas berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta penguatan forum koordinasi lintas kampung dan OPD.
Dengan perencanaan yang lebih matang dan terstruktur, pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kelay diharapkan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menciptakan konektivitas yang efektif bagi masyarakat.-(*FJR)
