ARAHNUSANTARA, BERAU (06/05/2026) – Upaya penguatan Zona Integritas (ZI) terus dilakukan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Kepala Dinas (DPMPTSP) Nanang Bakhran menjelaskan pembangunan Zona Integritas menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi, yang bertujuan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Ini merupakan wujut keterbukaan pelayanan Publik dalam pengolahan data secara transparan ,”terangnya.
Melalui penguatan ini, instansi pemerintah didorong untuk menghadirkan pelayanan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Dalam implementasi yang dimaksud, penguatan ZI tidak hanya sebatas komitmen administratif, tetapi juga diwujudkan melalui perubahan budaya kerja aparatur.
Hal ini mencakup peningkatan integritas, pengawasan internal, serta optimalisasi sistem pelayanan berbasis teknologi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, penerapan Zona Integritas juga menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi di berbagai instansi.
Sejumlah program pendukung terus digencarkan, mulai dari penandatanganan pakta integritas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, tepat, dan bebas dari praktik maladministrasi.
Penguatan Zona Integritas diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, dan akuntabel.-(*FJR)
