ARAHNUSANTARA, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus mematangkan strategi pengembangan komoditas unggulan daerah melalui Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Roadmap Hilirisasi Kelapa Dalam dan Kakao.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat arah kebijakan hilirisasi sektor perkebunan agar lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Diketahui, komoditas unggulan Kabupaten Berau di antaranya adalah kakao, kelapa dalam dan jagung.
Untuk memperkuat nilai tambah produk, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau menggandeng Universitas Mulawarman dalam penyusunan peta jalan (roadmap) hilirisasi kakao dan kelapa dalam.
FGD tersebut turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan yang beririsan langsung dengan sektor pengembangan komoditas, di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bersama Program SIGAP Sejahtera sebagai lembaga dan program pemberdayaan masyarakat.
Keterlibatan kampung dan kecamatan yang memiliki potensi pengembangan kakao dan kelapa dalam juga menjadi bagian penting dalam proses penyusunan roadmap.
Partisipasi tersebut diharapkan mampu melengkapi data primer di lapangan sebagai dasar penyusunan peta jalan yang komprehensif dan tepat sasaran.
Dalam forum tersebut mengemuka bahwa hilirisasi tidak dapat dipisahkan dari penguatan sektor hulu.
Ketika berbicara mengenai hilir, maka aspek hulu mulai dari budidaya, kualitas produksi, hingga keberlanjutan lahan harus dijaga dan dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan. Dengan demikian, proses hilirisasi dapat berjalan stabil dan berkesinambungan.
Pemerintah daerah berharap roadmap hilirisasi kakao dan kelapa dalam ini dapat tersusun secara maksimal, mencakup seluruh aspek strategis, baik dari sisi peluang pengembangan maupun tantangan yang dinamis di lapangan.
Melalui dokumen perencanaan yang matang, diharapkan komoditas unggulan Berau tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan daerah.(*)
