ARAHNUSANTARA, TANJUNG REDEB – Perubahan status Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Berau menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mandiri mendapat perhatian dari DPRD Berau. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran dan layanan penyelamatan di daerah.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan bahwa dengan berdirinya Damkar sebagai OPD mandiri, maka tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat harus semakin optimal, khususnya dalam hal kecepatan dan ketepatan respons di lapangan.
Menurutnya, pemisahan dari BPBD memberikan ruang yang lebih fokus bagi Damkar dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada lagi alasan keterlambatan penanganan saat terjadi kondisi darurat.
“Dengan status sebagai OPD mandiri, kami berharap pelayanan Damkar benar-benar lebih maksimal. Petugas harus lebih cepat tanggap dalam merespons setiap laporan masyarakat,” ujarnya (17/03/2026)
Ia menambahkan, keberadaan Damkar bukan hanya sebatas pemadaman kebakaran, tetapi juga menyangkut berbagai operasi penyelamatan yang membutuhkan kesiapsiagaan tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dukungan sarana dan prasarana menjadi hal yang wajib dipenuhi.
Subroto juga mendorong pemerintah daerah untuk memastikan penguatan dari sisi anggaran dan fasilitas, agar kinerja Damkar dapat berjalan optimal dan profesional.
Diketahui, Pemkab Berau telah resmi memisahkan Damkar dari BPBD melalui pembentukan dinas tersendiri, sehingga penanganan kebakaran kini lebih terfokus dan diharapkan mampu meningkatkan kecepatan layanan kepada masyarakat.
Ia pun menegaskan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan agar transformasi kelembagaan ini benar-benar berdampak pada peningkatan
pelayanan publik.
“Yang paling penting adalah masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Ketika terjadi musibah, Damkar harus hadir dengan cepat, tepat, dan sigap,” tutupnya.
