ARAHNUSANTARA, SAMARINDA (17/11/2026) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat komitmen dalam menjamin kesejahteraan dan pemenuhan hak anak terlantar. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Timur.

Penandatanganan berlangsung di Pendopo Odah Etam, kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/2026), dan dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bersama para kepala daerah lainnya. Kegiatan tersebut disaksikan Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana Girsang.
Kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan anak terlantar, termasuk anak yatim piatu dan kelompok rentan di Kabupaten Berau, mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Mulai dari kepastian identitas hukum, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan, pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan nyata. Setiap anak berhak tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi sosialnya.
Ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program Kabupaten Layak Anak (KLA) tidak sebatas regulasi, tetapi benar-benar dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor.
Di Berau sendiri, penanganan anak terlantar telah dilakukan melalui Dinas Sosial, khususnya bidang Rehabilitasi Sosial. Pendampingan diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk asesmen sosial dan pendampingan selama proses persidangan. Sementara anak yang putus sekolah dan membutuhkan penanganan lanjutan dapat dirujuk ke Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Samarinda untuk menjalani rehabilitasi sosial sekaligus melanjutkan pendidikan.
Melalui kerja sama ini, percepatan pengurusan dokumen kependudukan dan penetapan perwalian anak juga menjadi perhatian, sehingga tidak ada anak yang kehilangan hak sipil maupun kesempatan memperoleh pelayanan dasar hanya karena kondisi keluarga dan keterbatasan administrasi.
Sri Juniarsih berharap sinergi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat memperkuat perlindungan anak secara berkelanjutan.
Sebab, kesejahteraan anak bukan hanya tentang terpenuhinya kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan mereka memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, dan membangun masa depan yang lebih baik.
“Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh menjadi generasi sehat dan penerus bangsa, serta pemerintah wajib menjamin perlindungan sosial, baik kesehatan sampai pendidikan layak,” tegasnya.–(*)
















