ARAHNUSANTARA, BERAU (19/05/2026) – Implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai dijalankan di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Jawa Timur.
Program tersebut bahkan telah diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu.
Kehadiran KDMP pun memicu berbagai tanggapan di masyarakat, terutama terkait potensi persaingan dengan sektor ritel, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, SE, menilai keberadaan KDMP justru akan memberikan dampak positif, khususnya dalam menjaga stabilitas harga pasar.
Ia menyebut, KDMP dapat menjadi ritel negara dalam mengontrol serta menyeimbangkan harga kebutuhan pokok yang kerap mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor, seperti tingginya harga distribusi barang yang berdampak langsung pada harga di ritel lain.
“Keberadaan KDMP ini bisa menjadi salah satu solusi dalam mengendalikan harga pasar, sehingga tidak terlalu tinggi dan tetap terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Sumadi juga menyoroti pentingnya penentuan lokasi pembangunan KDMP yang harus strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. Menurutnya, aspek lokasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan operasional koperasi tersebut.
“Dalam hukum dagang, pasar yang ramai menjadi kunci. Jadi, KDMP sebaiknya dibangun di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa KDMP harus mampu bersinergi dengan pelaku usaha lokal, khususnya UMKM dan petani. Koperasi tersebut diharapkan dapat berperan dalam menyerap hasil produksi masyarakat sekaligus membantu pemasaran melalui jaringan ritel yang dimiliki.
Dengan demikian, keberadaan KDMP tidak hanya berfungsi sebagai pengendali harga, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bersifat multifungsi.
Sumadi pun berharap adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, petani, dan pelaku UMKM agar tujuan utama pembentukan KDMP dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi perekonomian daerah.-(*FJR)
