ARAHNUSANTARA, TANJUNG REDEB- Rapat Paripurna Sekaligus Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Rancangan Peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah. Sudah di tahap akhir.
Fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir terkait Perda yang di canangkan oleh pemerintah, secara umum Fraksi yang ada menyetujui perubahan anggaran yang di prioritaskan untuk membangun daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir rapat, penandatanganan nota kesepakatan dilakukan untuk memperkuat komitmen bersama, walau dalam prosesnya akan sedikit berat.
Disebabkan tahun 2026 mendatang, dana transfer yang berkurang imbas dari kebijakan Kementrian Keuangan (Purbaya) untuk memangkas anggaran Daerah, sehingga menurut sebagian anggota dewan ini akan menghambat rencana pembangunan yang sudah di olah dengan baik baik dari DPRD dan Pemda.
Sehingga Fraksi berpendapat, perlunya evaluasi penyerapan anggaran untuk kesejahteraan dan infrastruktur yang merata dan dapat dinikmati rakyat.
Dirinya menjelaskan, akibat dari pemotongan anggaran ini membuat Pemerintah harus memutar otak dan mencari sumber pendapatan baru, baik dari BUMD maupun Dari penyerapan pajak juga retribusi melalui Perda yang disepakati.
“Untuk itu pemerintah harus bisa menemukan formula dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD), salah satunya sistem pajak dan retribusi daerah secara maksimal.
Politisi PKS ini juga mendorong pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyerap anggaran seefisien mungkin, dan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat Berau.-(*FJR)
