ARAHNUSANTARA, TANJUNG REDEB – Pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis kajian menjadi perhatian DPRD Berau, khususnya dalam upaya menekan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) agar tidak terus berulang setiap tahun.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menegaskan bahwa optimalisasi pembangunan daerah harus diawali dengan perencanaan yang matang dan berbasis kajian yang komprehensif, sehingga program yang disusun benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, selama ini besarnya Silpa kerap terjadi akibat perencanaan yang kurang akurat, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak maksimal dan anggaran tidak terserap secara optimal. (19/03/2026)
“Perencanaan harus berbasis kajian yang jelas dan terukur. Kalau perencanaannya tepat, maka pelaksanaan juga akan maksimal, dan Silpa bisa ditekan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perencanaan berbasis data dan kajian mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, karena setiap program disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar asumsi. Hal ini terbukti mampu menekan potensi Silpa di sejumlah daerah ketika didukung data yang akurat dan terintegrasi.
Sutami juga menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun perencanaan, agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun kesalahan dalam penganggaran.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas perencana, termasuk melalui penerapan analisis standar belanja (ASB), sehingga anggaran yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak berpotensi menjadi sisa di akhir tahun.
“Jangan sampai anggaran besar, tapi tidak terserap dengan baik. Ini yang harus kita benahi dari hulu, yaitu di tahap perencanaan,” tegasnya.
Dirinya memastikan Komisi II DPRD Berau akan terus mengawal proses perencanaan dan penganggaran daerah, agar lebih berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Harapannya, setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(FJR/ADV)
