ARAHNUSANTARA, TANJUNG REDEB – Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau yang mengalami tekanan menjadi perhatian DPRD Berau. Keterbatasan fiskal ini dinilai berdampak langsung terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan di daerah.(20/03/2026)
Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman, menegaskan bahwa menurunnya kemampuan APBD harus disikapi dengan langkah strategis, salah satunya dengan mendorong optimalisasi peran perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, saat ini ketergantungan terhadap APBD saja tidak lagi cukup untuk menopang kebutuhan pembangunan daerah yang terus meningkat.
“Kondisi APBD yang terbatas ini harus kita carikan solusi. Salah satunya dengan mendorong perusahaan agar lebih aktif menyalurkan CSR untuk mendukung pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, CSR bukan sekadar bentuk bantuan sukarela, melainkan kewajiban perusahaan yang harus direalisasikan secara nyata dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Rahman juga menilai, selama ini pelaksanaan CSR di Berau masih belum optimal dan belum sepenuhnya terarah, sehingga dampaknya belum maksimal dirasakan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan agar program CSR dapat difokuskan pada kebutuhan prioritas, seperti infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi lokal.
“CSR harus terarah dan selaras dengan program pemerintah, sehingga bisa menutup kekurangan pembiayaan akibat keterbatasan APBD,” tegasnya.
Ia pun menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan CSR tidak tumpang tindih dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau dikelola dengan baik, CSR bisa menjadi kekuatan tambahan untuk membantu pembangunan di Berau di tengah keterbatasan anggaran,” tutupnya.(FJR/ADV)
