ARAHNUSANTARA, BERAU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Abdul Waris, menekankan pentingnya pembentukan posko di wilayah tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sebagai langkah menjaga kondusivitas masyarakat.
Menurutnya, keberadaan posko menjadi solusi sementara yang strategis di tengah belum tuntasnya penentuan batas wilayah oleh pemerintah pusat. Ia menilai, langkah ini penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
“Posko ini sangat diperlukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, sambil menunggu keputusan final terkait batas wilayah,” ujarnya (13/03/2026).
Diketahui, konflik tapal batas Berau–Kutim yang telah berlangsung cukup lama kerap menimbulkan ketegangan di lapangan, sehingga masyarakat meminta adanya jaminan keamanan melalui posko pengamanan sementara.
Abdul Waris menjelaskan, posko tersebut tidak hanya berfungsi sebagai titik pengamanan, tetapi juga sebagai pusat koordinasi antara aparat, pemerintah kampung, serta pihak terkait lainnya dalam memantau perkembangan situasi di lapangan.
Ia juga mendorong agar pembentukan posko dilakukan secara terpadu dengan melibatkan TNI, Polri, serta unsur pemerintah daerah, sehingga penanganan potensi konflik dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
“Ini langkah preventif agar tidak terjadi konflik horizontal di masyarakat. Stabilitas harus dijaga sambil proses penyelesaian tapal batas terus berjalan,” tegasnya.
Seperti diketahui, penyelesaian tapal batas antara Berau dan Kutai Timur saat ini masih berproses dan menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga diperlukan langkah-langkah antisipatif di daerah untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Dengan adanya posko tapal batas, DPRD Berau berharap masyarakat di wilayah perbatasan dapat merasa lebih aman, sekaligus mendukung proses penyelesaian sengketa wilayah agar dapat segera mencapai kejelasan secara hukum.(*FJR/ADV)
