ARAHNUSANTARA, BERAU- Pemerintah Kabupaten Berau melalui Bupati (Sri Juniarsih) bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan pertemuan guna membahas persoalan konflik tapal batas wilayah yang terjadi di kawasan Semindal, Kampung Biatan Ilir.
Pertemuan ini dilakukan sebagai langkah untuk meredam ketegangan di masyarakat serta mencari solusi bersama atas persoalan batas wilayah yang selama ini menjadi polemik sejak 12 tahun lalu.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah sepakat untuk mengedepankan dialog dan koordinasi agar konflik tidak semakin meluas, dan juga menemukan solusi terbaik atas masalah teritori tersebut.
Usai kegiatan, kedua Pemerintahan juga menegaskan komitmen untuk menjaga kondusivitas diwilayah masing-masing serta mengutamakan penyelesaian secara administratif sesuai regulasi yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Berau Sumadi menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah dalam menyelesaikan polemik tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kutai Timur. Ia menilai, persoalan batas wilayah harus segera diselesaikan melalui koordinasi yang baik antara kedua pemerintah daerah agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat.
Sumadi juga meminta agar kericuhan yang sempat terjadi di lapangan dapat segera mereda. Dirinya mengimbau masyarakat dari kedua wilayah untuk tetap menahan diri dan tidak terprovokasi oleh isu yang dapat memperkeruh situasi.
“Yang terpenting saat ini adalah menjaga kondusivitas. Kita berharap masyarakat dapat menahan diri dan tidak terpancing. Penyelesaian persoalan tapal batas ini harus dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah,” ujarnya Kamis (5/03/2026).
Ia juga mendorong agar kedua pemerintah daerah segera membentuk atau menghadirkan posko pengamanan di wilayah yang bersinggungan guna memudahkan koordinasi lintas sektor, baik dari unsur pemerintah, TNI, Polri maupun tokoh masyarakat.
Selain itu, Sumadi meminta agar segera dilakukan pertemuan resmi antara perwakilan Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur guna menentukan batas wilayah secara jelas. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama, termasuk langkah pemasangan patok batas wilayah agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di lapangan.
Menurutnya, dengan adanya kejelasan batas administrasi dan koordinasi yang baik antara kedua daerah, potensi konflik di masyarakat dapat diminimalkan dan situasi tetap terjaga kondusif.(*FJR/ADV)
