ARAHNUSANTARA, BERAU (11/06/2026) – Kejelasan pengelolaan destinasi wisata unggulan Pulau Kakaban hingga kini masih belum menemui titik terang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengaku belum dapat mengambil langkah strategis karena kewenangan berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Yudha Budisantosa, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah provinsi terkait arah pengelolaan kawasan tersebut.
Pulau Kakaban sendiri merupakan salah satu destinasi prioritas yang memiliki daya tarik wisata kelas dunia.
Menurutnya, keterbatasan kewenangan membuat Pemkab Berau tidak bisa berbuat banyak, termasuk dalam hal pengembangan maupun penataan fasilitas di kawasan wisata tersebut.
“Status kewenangan ada di provinsi, sehingga kami masih menunggu kebijakan lebih lanjut,”ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pengelolaan Pulau Kakaban, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan wisata, hingga upaya pelestarian lingkungan.
Padahal, Pulau Kakaban dikenal luas karena keunikan dan keindahan alamnya, termasuk danau ubur-ubur yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Disbudpar Berau berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat segera mengambil keputusan yang jelas agar pengelolaan Pulau Kakaban dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata daerah.
Selain itu, kepastian kewenangan dinilai penting agar berbagai program pengembangan dapat segera direalisasikan, termasuk peningkatan fasilitas dan promosi wisata yang lebih terarah.
Dengan adanya kejelasan tersebut, diharapkan Pulau Kakaban dapat kembali menjadi destinasi unggulan yang mampu mendongkrak kunjungan wisatawan serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah Berupa PAD.-(*FJR)
