ARAHNUSANTARA, TANJUNG REDEB – Ketidakhadiran sejumlah perusahaan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kembali mendapat sorotan serius dari DPRD Berau. (16/03/2026)
Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menilai sikap tersebut tidak hanya menghambat proses evaluasi, tetapi juga mencerminkan kurangnya komitmen perusahaanL terhadap penyelesaian persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Menurut Gideon, RDP merupakan forum resmi yang memiliki tujuan jelas, yakni mencari solusi bersama atas berbagai persoalan di lapangan.
Namun, ketika pihak perusahaan kerap absen, maka ruang klarifikasi dan verifikasi data menjadi tidak optimal.
Ia menegaskan, kondisi ini bukan kali pertama terjadi. Beberapa perusahaan bahkan diketahui berulang kali tidak memenuhi undangan DPRD, sehingga proses pengawasan terhadap aktivitas usaha menjadi terhambat.
Padahal, kehadiran perusahaan sangat diperlukan untuk memastikan keseimbangan informasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta.
“Kalau perusahaan tidak hadir, tentu pembahasan menjadi tidak maksimal. DPRD tidak bisa mengambil kesimpulan sepihak tanpa mendengar langsung penjelasan dari pihakk terkait,” ujarnya.
Gideon juga menilai, absennya perusahaan dalam forum resmi seperti RDP dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, seolah-olah perusahaan menghindari tanggung jawab. Hal ini berpotensi memperkeruh situasi, terutama jika persoalan yang dibahas berkaitan langsung dengan dampak lingkungan maupun sosial.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD akan mendorong penjadwalan ulang RDP dengan kehadiran wajib dari pihak perusahaan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dilakukan langkah lanjutan seperti inspeksi lapangan apabila perusahaan tetap tidak kooperatif.
“Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kami berharap perusahaan bisa lebih menghargai forum resmi dan menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara terbuka,” tegasnya.
Gideon menambahkan, sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan DPRD menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus menjaga kepentingan masyarakat tetap terlindungi.
Ia pun mengingatkan bahwa transparansi dan komunikasi yang baik merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.(*FJR/ADV)
