ARAHNUSANTARA, BERAU – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau, Sumadi, menyoroti tingginya angka kasus HIV/AIDS di Kalimantan Timur yang perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah hingga masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, sepanjang tahun 2025 ditemukan sekitar 1.018 kasus HIV di berbagai kabupaten dan kota di Kaltim. Angka tersebut menunjukkan bahwa penyebaran HIV masih tergolong tinggi dan membutuhkan langkah penanganan yang lebih masif serta berkelanjutan.
Di Kabupaten Berau sendiri, kasus HIV/AIDS juga mengalami peningkatan seiring perluasan skrining kesehatan, dengan puluhan kasus terdeteksi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal penting agar upaya pencegahan diperkuat sejak tingkat masyarakat.
Sumadi menegaskan bahwa penanggulangan HIV/AIDS tidak cukup hanya melalui pengobatan, tetapi harus dimulai dari edukasi masyarakat secara berkelanjutan.
“Perlunya deteksi dini, untuk memastikan penangan HIV/AIDS ini dapat ditanggulangi, Dan perlunya layanan yang itensif,”ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, stigma sosial masih menjadi tantangan utama karena banyak penderita enggan melakukan pemeriksaan dini. Padahal, deteksi awal sangat penting untuk menekan penyebaran sekaligus meningkatkan kualitas hidup penderita.
Secara umum DPRD, mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk memperluas
sosialisasi kesehatan reproduksi,
edukasi perilaku hidup sehat,
serta layanan tes HIV secara sukarela dan rahasia.
Sumadi juga menilai penanganan HIV/AIDS harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat hingga komunitas pemuda.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif akan lebih efektif karena penyebaran HIV tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga faktor sosial dan perilaku masyarakat.
Perlindungan dan Pendampingan ODHA Harus Diperkuat
Selain pencegahan, DPRD Berau meminta pemerintah memastikan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) mendapatkan akses pengobatan dan pendampingan yang layak tanpa diskriminasi.
Sumadi menegaskan bahwa ODHA tetap memiliki hak pelayanan kesehatan dan kehidupan sosial yang sama, sehingga pendekatan kemanusiaan harus menjadi prioritas dalam kebijakan daerah.
Wakil Ketua II DPRD Berau ini menyatakan pihaknya siap mendukung penguatan anggaran dan kebijakan yang berorientasi pada pencegahan serta pengendalian HIV/AIDS di daerah.
Ia berharap melalui edukasi masif, deteksi dini, serta kolaborasi lintas sektor, angka penyebaran HIV/AIDS di Berau dapat ditekan sehingga kesehatan masyarakat tetap terjaga dalam jangka panjang.-(*FJR/ADV)
