ARAHNUSANTARA, Pengelolaan Dana Desa kembali menjadi sorotan, imbas dari peraturan baru yang di keluarkan oleh pemerintah pusat hingga mendorong aksi demo di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Beberapa waktu lalu.
Tuntutan aksi yang dilakukan para Kepala Desa di Kalimantan Timur ini menuntut agar dana desa segera di cairkan mengingat hal ini untuk membangun desa dengan program kerja yang sudah ada Melalui Anggaran Belanja Pendapatan Kampung (APBK)
Mereka menilai sejak terbitnya Permenkeu No 81 tahun 2025, peraturan ini otomatis perlu dilakukannya administratif bertahap dalam bukti pembangunan desa agar pencairan dapat di lakukan secara berkala.
Akan tetapi Kementerian Keuangan Purbaya beralasan, pemotongan dana ini untuk di alokasikan ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sesuai intruksi Presiden RI Prabowo Subianto.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menjelaskan melalui aturan baru yang telah dikeluarkan, dapat memberi kesempatan para pemangku jabatan desa untuk lebih selektif dalam program prioritas pengembangan desa.
“Ini adalah solusi dari pemerintah pusat, apapun itu kita sebagai orang di daerah harus mengikuti kebijakan ini,”jelasnya saat ditanya oleh awak media Kamis (11/12/2025).
Tentram menambahkan Desa harus segera melakukan perombakan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk disesuaikan dengan proyeksi dana yang cenderung bertahap di tahun 2026.
“Mungkin yang tahun ini serapan dana desa di Kabupaten Berau mencapai 101 Miliar Rupiah, tahun depan bisa jadi dibagi dua atau tiga tahapan, dengan melaporkan pembangunan apa yang sudah dilakukan selama periode waktu tertentu.”tegasnya.-(*FJR)
