Scroll untuk baca artikel
Iklan 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaDPRDKaltimPemerintahan

Gratispol 2026 Tetap Jalan di Tengah Penurunan APBD, DPRD Minta Transisi Program Harus Jelas

137
×

Gratispol 2026 Tetap Jalan di Tengah Penurunan APBD, DPRD Minta Transisi Program Harus Jelas

Sebarkan artikel ini

ARAHNUSANTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program Gratispol Pendidikan tetap berlanjut pada tahun anggaran 2026 meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan.

Komitmen tersebut ditegaskan sebagai bentuk prioritas pemerintah daerah dalam pembangunan sektor pendidikan. Program beasiswa Gratispol dirancang untuk membantu pembiayaan pendidikan tinggi bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur, baik yang menempuh studi di dalam maupun luar daerah.

banner 325x300

Pada 2026, cakupan program ini diperluas secara signifikan dengan target menjangkau sekitar 158 hingga 159 ribu mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan tinggi.

Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Meski di tengah tekanan fiskal akibat menurunnya dana transfer pusat ke daerah, pemerintah provinsi tetap menyiapkan alokasi anggaran besar guna merealisasikan program tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Berau menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program Gratispol agar dapat diimplementasikan secara tepat sasaran. Ia menilai program ini menjadi peluang besar bagi mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang layak dengan jaminan pembiayaan dari pemerintah.
“Kami secara langsung mendukung jika program ini masih berjalan di tengah efisiensi yang ada,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan agar program pendidikan sebelumnya, yakni Kaltim Tuntas (KT), tetap diperhatikan. Menurutnya, apabila terdapat kebijakan penghentian program KT, maka harus ada kejelasan mekanisme pengalihan penerima manfaat ke program Gratispol.

Ia menegaskan, mahasiswa yang telah lebih dahulu menerima manfaat dan tengah menempuh pendidikan, khususnya di luar Kalimantan Timur, perlu menjadi prioritas dalam skema transisi tersebut.

“Kalau ada pemutusan program dari gubernur sebelumnya, alangkah bijak jika penerima manfaat yang sudah terlanjur menempuh pendidikan di luar Kalimantan Timur dialihkan ke program baru ini. Apakah harus mendaftar ulang sesuai ketentuan atau bagaimana, tentu mereka ini harus menjadi prioritas,”paparnya.

BACA JUGA:  THM Wajib Tutup Selama Ramadan, Satpol PP Berau Tegaskan Penegakan Surat Edaran Bupati

Dengan adanya kepastian keberlanjutan dan kejelasan mekanisme transisi program, diharapkan kebijakan beasiswa daerah ini dapat berjalan efektif serta benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa Kalimantan Timur.-(*FJR/ADV)