ARAHNUSANTARA, BERAU – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur kembali digelar untuk membahas wilayah yang berada di Kampung Semindal.
RDP tersebut turut dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah, di antaranya Asisten I Setkab Berau, Dinas Pertanahan, serta bidang Penataan Ruang daerah. Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada luasan wilayah teritori yang selama ini menjadi perdebatan di tengah masyarakat kedua daerah.
Permasalahan ini mencuat karena adanya klaim wilayah dari masing-masing pihak.
Berdasarkan pembahasan sementara, terdapat sekitar 33 ribu hektare lahan yang disinyalir menjadi wilayah sengketa antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur di wilayah Kalimantan Timur.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Berau, Rudi Manungsong, mendorong agar penyelesaian tapal batas ini dapat segera dituntaskan melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Menurutnya, kepastian batas wilayah sangat penting agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.
“Persoalan tapal batas ini harus segera diselesaikan dengan kajian yang jelas dan berdasarkan regulasi yang berlaku. Jangan sampai masyarakat di lapangan terus berada dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Rudi juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, dengan melibatkan pemerintah provinsi sebagai pihak yang dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa wilayah tersebut.
Ia berharap proses penyelesaian dapat berjalan secara objektif dengan mengacu pada data historis, peta wilayah, serta kajian teknis yang dimiliki oleh instansi terkait.
“Yang paling penting adalah mencari solusi terbaik agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Pemerintah harus duduk bersama dan menyelesaikan ini secara bijak,” taujarnya Selasa (10/03/2025).
DPRD Berau pun berharap hasil pembahasan dalam RDP tersebut dapat menjadi langkah awal dalam menemukan titik terang terkait persoalan tapal batas, sehingga kepastian wilayah administratif dapat segera ditetapkan.-(*FJR/ADV)
