ARAHNUSANTARA, JAKARTA (23/10/2026) – Pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) menjadi salah satu isu strategis yang disoroti dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kebijakan tersebut dinilai berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan.
Hal itu menjadi salah satu perhatian Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, S.E., saat mengikuti Bimteknas PKS yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah kader PKS dari berbagai daerah, mulai dari kepala daerah hingga anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah.
Selain menjadi wadah peningkatan kapasitas para pejabat publik, Bimteknas juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi untuk membahas berbagai persoalan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Salah satunya terkait pentingnya menjaga integritas serta menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab.
Sumadi menegaskan, setiap kader yang diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan publik harus mampu menjaga kejujuran dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“Ini amanah rakyat, jadi partai PKS harus mengemban tanggung jawab ini, yaitu dengan memastikan tidak adanya indikasi hukum bagi para anggota partainya,” jelasnya.
Di sisi lain, forum tersebut juga membuka ruang bagi peserta untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Sumadi menilai, kebijakan pemotongan TKD perlu dievaluasi karena berpotensi memengaruhi keberlangsungan pembangunan, terutama di daerah yang telah menyusun program berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat dapat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang telah direncanakan bersama DPRD.
Karena itu, ia berharap besaran TKD dapat dikaji kembali agar dukungan anggaran bagi daerah tetap memadai dan pelaksanaan pembangunan tidak terhambat.
“Harapannya, TKD bisa dikembalikan seperti sebelumnya sesuai dengan kebutuhan anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, sehingga rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tetap bisa berjalan,” ungkapnya.
Selain persoalan anggaran, Sumadi turut menyoroti pentingnya upaya partai dalam mendorong kemandirian sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, peningkatan kapasitas pejabat publik perlu diimbangi dengan langkah nyata untuk membuka ruang kreativitas dan memperluas peluang ekonomi masyarakat.
Ia menilai, pengembangan potensi masyarakat dapat menjadi salah satu upaya untuk menciptakan peluang usaha sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Dengan demikian, hasil Bimteknas tidak hanya menjadi pembekalan bagi para kader dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga diharapkan melahirkan gagasan dan langkah konkret yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk di Kabupaten Berau. (*F)
